Majene Lawan Stunting: Tak Cukup Kenyang, Pemerintah Paksa OPD Kompak Urus Gizi Rakyat

Sulawesitoday - Perut kenyang bukan jaminan bocah tumbuh tinggi. Di Majene, urusan piring bukan sekadar soal nasi, tapi soal nyawa masa depan. Angka stunting di Sulawesi Barat masih tinggi—terlalu tinggi untuk daerah yang punya laut luas dan tanah subur.

Maka, di sebuah ruangan yang penuh dengan kepala dinas, kepala sekolah, hingga kepala desa, Pemerintah Kabupaten Majene mencoba memutus rantai itu. Mereka tidak bicara teori langit. Mereka bicara keamanan pangan yang terintegrasi.

"Keamanan pangan itu bukan cuma soal ada makanan atau tidak. Ini soal kualitas, gizi, dan masa depan anak-anak kita," ujar seorang perwakilan Bappeda di hadapan peserta sosialisasi.

Langkahnya ekstrem. Majene memasukkan urusan perut ini ke dalam dokumen "suci" daerah: RPJMD 2025–2029. Artinya, siapa pun pemimpinnya, urusan gizi tidak boleh ditawar lagi. Ini bukan lagi sekadar program sampingan, tapi sudah jadi ideologi pembangunan.

Selama ini, musuh utamanya adalah ego sektoral. Dinas Kesehatan jalan sendiri. Dinas Pertanian punya asyik sendiri. Padahal, stunting adalah musuh bersama. Kali ini, mereka dipaksa "kawin paksa" dalam satu sistem perencanaan yang disebut cascading.

Dinas PUPR kebagian jatah urus sanitasi dan air bersih. Dinas Pertanian harus pastikan stok protein cukup. Sementara Dinas Sosial memelototi data warga miskin agar bantuan tidak nyasar ke kantong yang salah. Semuanya harus searah. Satu komando.

"Kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Semua sektor harus berjalan dalam satu arah kebijakan yang sama," tegasnya lagi dengan nada lugas.

Namun, tantangannya tidak enteng. Di lapangan, masyarakat Majene masih terjebak pada pola makan lama. Karbohidrat jadi raja. Mi instan dianggap solusi praktis. Padahal, zat gizinya hampir nihil untuk pertumbuhan otak bayi. Akses pangan bergizi di desa-desa pun masih tersendat urusan infrastruktur jalan dan irigasi yang belum optimal.

Untuk itu, targetnya sudah dipasang. Tahun 2026 hingga 2027 fokus pada kolaborasi lintas sektor yang lebih galak. Lalu di tahun 2030, targetnya adalah optimalisasi sistem pangan daerah yang benar-benar aman.

Pemerintah juga mulai menyasar desa. Karena di sanalah benteng pertahanan terakhir. Anggaran desa harus mulai melirik gizi, bukan cuma urusan semen dan aspal jalan semata.

Jika rencana ini jalan, Majene tidak hanya akan dikenal sebagai kota pendidikan di Sulbar, tapi juga kota yang berhasil menyelamatkan generasinya dari ancaman tubuh pendek dan otak yang kurang nutrisi. Tentu, jika birokrasinya tidak masuk angin di tengah jalan. Kita lihat saja nanti bagaiman implementasinya di lapangan.

Gebrakan Bupati AST di Ruang Pola, Pejabat Baru Majene Dilarang Loyo - Wajib Inovasi