Harga LPG 3 Kg di Mamuju Naik Drastis, Apa yang Sebenarnya Terjadi?

Sulawesitoday - Sulitnya mendapatkan LPG 3 kg di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, menjadi persoalan yang terus dikeluhkan masyarakat. Bukan hanya kelangkaan, harga jual yang melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) menambah beban warga. Di beberapa pengecer, harga LPG subsidi ini bisa mencapai Rp 30 ribu per tabung, jauh di atas HET sebesar Rp 18.500 di pangkalan.

Namun, apakah benar kelangkaan itu terjadi? Kepala Bidang Perlindungan Konsumen Dinas Perdagangan Mamuju, Andi Tenri Saung, membantah. Menurutnya, suplai LPG di kabupaten ini sebenarnya cukup.

“Data kami menunjukkan ada tiga agen dan 268 pangkalan yang setiap harinya menyalurkan hingga 7.840 tabung gas,” ujarnya saat diwawancarai di ruang kerjanya pada Kamis (9/1/2025).

Masalah Bukan di Stok, Tapi Distribusi

Tenri menjelaskan bahwa pembatasan penggunaan LPG subsidi untuk keluarga, nelayan, dan UMKM menjadi kunci pengelolaan stok. Setiap keluarga dibatasi maksimal empat tabung per bulan, sementara UMKM dan nelayan diberi jatah 10 tabung.

Namun, sistem berbasis aplikasi online yang diterapkan di pangkalan membuat masyarakat yang melebihi batas jatah harus mencari di pengecer. Akibatnya, harga di tingkat pengecer melonjak.

Baca Juga: Misteri Lansia Hilang 13 Hari Terjawab, Ditemukan Tewas di Kebun Pangkep

"Pengecer memang diberi ruang oleh Pertamina hingga 10 persen dari total distribusi pangkalan, khususnya untuk daerah yang sulit dijangkau. Namun, keterbatasan ini justru memunculkan harga tinggi di pengecer," imbuhnya. Kondisi ini lebih terasa di desa-desa terpencil yang jaraknya cukup jauh dari pangkalan.

Harga Bervariasi Berdasarkan Jarak

Penetapan HET LPG 3 kg di Mamuju memang berbeda-beda, tergantung jarak antara pangkalan dan Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE). Di Kecamatan Tapalang Barat, misalnya, harga mencapai Rp 21 ribu, sedangkan di Kalumpang, angkanya naik menjadi Rp 25 ribu. Di daerah paling terpencil seperti Bala-Balakang, harga bahkan menyentuh Rp 29 ribu.

Tenri menegaskan bahwa kebijakan ini dirancang untuk mengatasi tantangan distribusi di daerah-daerah terpencil. “Idealnya, satu desa memiliki pangkalan. Namun, untuk mengisi kekosongan, pengecer menjadi solusi sementara," katanya.

Apa Solusinya?

Tenri mengimbau masyarakat, khususnya pelaku UMKM, agar mendaftarkan usahanya untuk mendapatkan jatah LPG subsidi secara resmi. Langkah ini diharapkan mengurangi tekanan harga di tingkat pengecer. “Pendaftaran UMKM bisa membantu mengatur distribusi lebih baik dan mencegah praktik penjualan di atas HET,” jelasnya.

Selain itu, masyarakat diminta untuk membeli LPG subsidi hanya di pangkalan resmi. Pemerintah daerah juga terus berupaya meningkatkan pengawasan terhadap pangkalan dan pengecer untuk memastikan tidak ada penyelewengan.