Siapa yang Bertanggung Jawab atas Alat Makan?
Pertanyaan krusial muncul dari pengadaan ini. Apakah tanggung jawab BGN atau masing-masing SPPG?
"Kita heran juga," kata Egi. Menurutnya, jika uang keluar dari BGN untuk pengadaan alat makan, mengapa harus dikeluarkan lagi di tingkat SPPG?
Kekhawatiran adanya catatan pengeluaran ganda mengemuka. Potensi pemborosan anggaran negara mengintai dari celah tata kelola yang tidak jelas.
BGN harus melakukan klarifikasi segera. Publik berhak tahu kemana uang rakyat mengalir dalam program yang seharusnya fokus pada pemenuhan gizi ini.
Program Prioritas yang Kehilangan Fokus?
MBG diluncurkan 6 Januari 2025 silam. Tujuannya mulia: mencukupi kebutuhan gizi anak sekolah, balita, ibu hamil dan menyusui.
Namun temuan ICW mempertanyakan esensi program. Ratusan miliar untuk seragam dan peralatan pendukung, sementara yang dibutuhkan adalah nutrisi berkualitas.
Egi menegaskan ICW juga melihat aspek lain. "Potensi konflik kepentingan dan patronase," ujarnya menyinggung kemungkinan ada pihak yang diuntungkan dari pengadaan besar-besaran ini.
Pertanyaan mendasar pun menggantung: apakah program MBG benar-benar melayani kepentingan penerima manfaat, atau justru menjadi ladang proyek bagi pihak tertentu?
Dalam satu tahun berjalan, program yang digadang-gadang sebagai prioritas kabinet ini tengah diuji. Bukan oleh tantangan teknis pemenuhan gizi, melainkan oleh tata kelola yang carut-marut.
Rakyat menanti jawaban. Transparansi dan akuntabilitas bukan sekadar jargon, tapi kebutuhan mendesak agar program ini tidak tergelincir dari tujuan aslinya.
Baca Juga: Pamit Umroh, Salim A Fillah Tinggalkan Jembatan untuk Tujuh Desa di Aceh
Artikel Terkait
Kejar PAD Naik, DPRD Parigi Moutong Belajar Kelola Pajak Reklame ke Makassar
Gaji Menguap di Awal Tahun, Ketika ASN di Sulteng Harus Meminjam untuk Hidup
264 Nyawa per 100 Ribu Kelahiran, Pirna Adalah Wajah dari Angka Kematian Ibu di Sulteng
Viral! Baskara Putra Kritik Aksi Kamisan Dianggap Isu Lima Tahunan di Depan Istana Negara
Pamit Umroh, Salim A Fillah Tinggalkan Jembatan untuk Tujuh Desa di Aceh