Makzulkan Jika Terbukti, Politisi Muda PKS Tuntut Klarifikasi Wabup Parigi Moutong Soal Isu Tambang dan Fee

Sulawesitoday - Gong peringatan itu telah ditabuh. Posisi Wakil Bupati Parigi Moutong, Abdul Sahid, kian disorot. Tuduhan serius menghantamnya. Ia diduga meminta fee dan bermain dalam bisnis tambang ilegal. Kini, isu itu tak lagi jadi perbincangan biasa. Para politisi mulai angkat suara.

Suara keras datang dari politisi muda PKS. Muhamad Basuki, atau akrab disapa Uki. Ia tak ingin isu ini terlanjur menjadi polemik berkepanjangan. Uki mengaku telah membaca artikel terkait.

"Saya rasa memang harus kita panggil dinasnya," terang Uki, Senin, 8 Agustus 2025. Langkah itu untuk klarifikasi.

Baca Juga: Wakil Bupati Parigi Moutong di Pusaran Isu Tambang Ilegal dan Setoran Gelap

Menurut Basuki, jika tuduhan itu terbukti, langkah selanjutnya adalah pembentukan pansus. Pansus untuk mendalami persoalan. Apalagi, lanjut Uki, jika ada pihak yang merasa dirugikan.

"Itu bisa berakibat pada kewibawaan pemerintah," katanya. Konsekwensinya fatal. Ia merujuk pada kasus serupa yang pernah terjadi di Gorontalo. "Wabup Gorontalo pernah dimakzulkan."

Ketua Komisi IV DPRD Parigi Moutong, Sutoyo, juga memberikan respons. Ia mengakui telah membaca berita. Berita itu terkait tuduhan terhadap Wabup Parigi Moutong. Sutoyo baru saja tiba dari Rakernas Nasdem di Makassar. "Kita akan dalami," singkatnya.

Sebagai langkah awal, Sutoyo akan meminta instansi terkait untuk dimintai keterangan. Ia juga mengusulkan pemanggilan Wabup secara langsung.

Ini akan menjadi agenda utama saat ia tiba di Parigi. Bola panas kini berada di tangan legislatif. Publik menanti kejelasan.

Baca Juga: Diduga Intervensi Proyek Sekolah dan Rumah Sakit, Wakil Bupati Parigi Moutong Abdul Sahid Disinyalir Lakukan Intimidasi