Saling Jawab Isu Kilang Minyak: Menkeu Purbaya vs Pertamina dan Menteri ESDM Bahlil

Hati-hati di sini bermakna ganda. Pertamina tak mau gegabah. Investasi harus diperhitungkan matang. Tapi di sisi lain, kehati-hatian ini bisa jadi pembenaran untuk bergerak lambat. Mana yang benar? Sulit dijawab.

Yang pasti, membangun kilang bukan cuma soal niat. Ada analisis pasar. Ada studi kelayakan. Ada pertimbangan teknologi. Semuanya butuh waktu. Tapi apakah waktu boleh selama ini? Publik punya penilaian sendiri.

• Apa Sebenarnya yang Dipersoalkan Menkeu Purbaya?

Purbaya tak hanya menyoal kilang baru. Kritiknya lebih dalam. Subsidi energi terus membengkak tiap tahun. Pemerintah harus mengalokasikan anggaran besar untuk impor BBM. Angkanya mencapai puluhan miliar dolar. Uang negara terkuras.

"Kita pernah bangun kilang baru nggak? Enggak pernah. Sejak krisis (1998) sampai sekarang nggak pernah bangun kilang baru," kata Purbaya di depan anggota DPR saat raker 30 September 2025.

Ia minta legislator menagih Danantara. Holding BUMN yang mengawasi Pertamina ini harus tekan lebih keras. Kilang baru harus dibangun. Jangan cuma janji-janji manis. Janji tujuh kilang dalam lima tahun sejak 2018 tak terwujud. Bahkan satu pun tidak ada.

Purbaya juga membuka kartu lain. Ia pernah tawarkan investor dari China. Skemanya menarik: kerjasama 30 tahun, setelahnya kilang jadi milik Pertamina gratis. Tapi ditolak. Alasannya mengejutkan.

"Pertamina bilang 'Kami keberatan dengan usul tersebut karena kami sudah overcapacity,' waktu itu saya kaget overcapacity apa? Rencana 7 kilang baru, tapi satu pun nggak jadi kan?" tegas Purbaya.

Overcapacity jadi alasan. Padahal janji tujuh kilang tak satupun terwujud. Logika ini yang bikin Purbaya geram. Beberapa kilang malah terbakar. Ironi yang menyakitkan.

• Siapa yang Pantas Disalahkan?

Pertanyaan ini tak mudah dijawab. Purbaya punya argumen kuat. Data subsidi membengkak nyata. Impor BBM terus melonjak. Kilang baru tak kunjung berdiri. Tapi Pertamina juga punya pembelaan. RDMP Balikpapan sudah 96 persen. Investasi kilang memang kompleks. Risiko tinggi harus diperhitungkan.

Bahlil memilih netral. Ia fokus pada pengawasan. Bukan menyalahkan. Sikap ini bijak atau justru menghindar? Publik punya interpretasi beragam.

Yang pasti, masalah kilang minyak ini bukan sekadar urusan teknis. Ini soal kedaulatan energi. Soal ketergantungan pada impor. Soal kebocoran anggaran negara melalui subsidi yang tak terkendali. Setiap tahun triliunan rupiah mengalir untuk tutup defisit energi. Sementara solusi permanen—kilang baru—masih terkatung di awang-awang.

Debat Purbaya versus Pertamina jadi cermin. Cermin dari kompleksitas tata kelola BUMN. Cermin dari sulitnya koordinasi antar-lembaga. Cermin dari besarnya tantangan mewujudkan kemandirian energi nasional. Pertanyaan besarnya: kapan Indonesia bisa lepas dari cengkeraman impor BBM? Jawabannya mungkin masih lama. Terlalu lama.

Baca Juga: Menkeu Purbaya Sindir Keras Pertamina: 7 Kilang Mangkrak, Subsidi Membengkak