Gebrakan Menkeu Purbaya: WhatsApp Pengaduan, 26 Petugas Pajak Nakal Dipecat, Satgas Anti Barang Ilegal Dibentuk

Sulawesitoday - Kepercayaan publik terhadap institusi pajak dan bea cukai tengah diuji. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tampaknya paham betul. Ia kini membuka akses langsung. Tanpa sekat. Tanpa birokrasi berbelit.

Senin, 13 Oktober 2025, di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Menkeu Purbaya mengumumkan rencana peluncuran nomor WhatsApp khusus. Channel ini dirancang menjadi jalur pengaduan masyarakat. Targetnya jelas: oknum pajak dan bea cukai yang bermain curang.

"Laporan tuh susah. Kadang-kadang betul, kadang-kadang salah. Tapi saya akan ini, buka channel langsung ke menteri. Jadi, mereka bisa ngadu ke situ," ujar Purbaya kepada wartawan.

Langkah ini bukan sekadar jargon reformasi. Purbaya telah membuktikan keseriusannya lewat tindakan lapangan. Sidak mendadak. Pemecatan massal. Pembentukan satuan tugas khusus. Semua dilakukan dalam tempo relatif singkat sejak ia memimpin Kementerian Keuangan.

Bagi publik yang selama ini frustrasi dengan sistem pelaporan yang rumit, gebrakan Purbaya mungkin terdengar seperti angin segar. Namun, pertanyaannya kemudian: apakah channel WhatsApp ini benar-benar efektif, atau hanya gimmick politik semata?

• Kenapa Channel WhatsApp Diperlukan?

Ide membuka grup WhatsApp pengaduan muncul bukan tanpa alasan. Purbaya mengaku menerima banyak keluhan. Masyarakat kesulitan melapor langsung. Jalur birokrasi terlalu panjang. Respons lambat. Bahkan ada yang tak ditanggapi sama sekali.

"Untuk Bea Cukai dan Pajak, dua nomor handphone, nomor WA terpisah mungkin. Mungkin besok akan saya launch itu," kata Purbaya di Tanjung Priok.

Dengan sistem pelaporan langsung ini, Menkeu berharap akselerasi tindak lanjut bisa tercapai. Publik tak perlu lagi melalui pejabat eselon dua, tiga, empat. Cukup kirim pesan. Lampirkan bukti. Tunggu respons.

Tentu saja, skeptisisme tetap ada. Berapa banyak laporan yang masuk nanti? Siapa yang akan mengelola data tersebut? Apakah Purbaya sendiri yang membaca setiap pesan? Atau hanya tim sekretariatnya? Pertanyaan-pertanyaan ini belum terjawab secara gamblang.

Yang jelas, langkah ini mencerminkan upaya memotong jalur birokrasi klasik. Dalam era digital, akses langsung ke pejabat tinggi bukan lagi kemewahan. Ia menjadi kebutuhan. Terutama ketika kepercayaan publik sedang rapuh.

• Sudah Berapa Banyak Petugas Pajak Nakal yang Dipecat?

Sementara channel WhatsApp masih dalam tahap persiapan, aksi nyata sudah berjalan. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto telah memecat 26 pegawai. Mereka terbukti menerima uang di luar haknya. Pemecatan dilakukan sejak Mei 2025.

Angka ini bukan sekadar statistik. Di balik setiap pemecatan, ada cerita. Ada wajib pajak yang dirugikan. Ada prosedur yang dilanggar. Ada integritas yang ternoda.

Purbaya sendiri menyoroti tindakan tegas itu dalam keterangan di kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu, 8 Oktober 2025.

"Ya dipecat. Jadi mungkin dia menemukan orang-orang yang menerima uang, yang enggak bisa diampuni lagi, ya dipecat, ya biar aja," ujar Purbaya dengan nada tegas.