Stunting Parimo Turun Drastis ke 9,3 Persen, Tapi Opini BPK Masih Nyangkut di WDP

Sulawesitoday - Angka itu melonjak drastis. Bukan angka kemiskinan, tapi angka keberhasilan. Bayangkan: target stunting dipatok 18,68 persen, tapi realisasinya meluncur bebas ke angka 9,3 persen. Luar biasa. Namun, di balik senyum anak-anak yang lebih sehat itu, ada dahi yang masih berkerut di kantor keuangan. Opini BPK masih tertahan di level WDP—Wajar Dengan Pengecualian.

Selasa (7/4/2026), ruang rapat DPRD Parigi Moutong riuh. Agenda tunggal: Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati tahun 2025. Karena Bupati berhalangan, sang Wakil yang tampil ke mimbar. Membaca naskah yang isinya campuran antara prestasi selangit dan pekerjaan rumah yang menumpuk.

"LKPJ ini bentuk tanggung jawab atas pelaksanaan program yang berpedoman pada dokumen perencanaan 2024-2026," ujar sang Wakil Bupati di depan para wakil rakyat. Suaranya datar, tapi angka-angka yang dibacakannya tidak datar.

Tahun 2025 memang tahun "gas pol" untuk urusan manusia. Lihat saja Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Targetnya hanya 68,77, tapi melesat ke 69,48. Begitu juga soal perut rakyat. Angka kemiskinan turun ke 13,51 persen. Padahal targetnya cukup 14,10 persen saja. Pemerintah daerah seperti sedang jatuh cinta pada pembangunan berbasis kawasan.

Tapi, ekonomi makro ternyata tidak semudah menurunkan angka stunting. Pertumbuhan ekonomi Parimo hanya mampu nangkring di angka 3,92 persen. Padahal mimpinya bisa tembus 5,01 persen. Jauh. Masih ada selisih yang lebar untuk dikejar.

Yang paling mengganjal tentu saja urusan administrasi. Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah baru menyentuh 65,36. Targetnya? 75. Masih ada bolong di sana-sini. Termasuk status WDP dari BPK yang belum juga naik kelas menjadi WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).

"Ini menjadi komitmen kami untuk terus melakukan perbaikan ke depan," lanjut sang Wakil Bupati. Kalimat klasik, tapi berat di ongkos kalau tidak benar-benar dieksekusi.

Membangun fisik dan manusia memang dua hal berbeda. Parimo sukses mengurus manusianya—lewat stunting dan IPM—tapi masih terseok-seok mengurus kertas dan angka-angka akuntansi. Reformasi birokrasi memang sudah melampaui target (56,48 poin), tapi nampaknya mesin birokrasinya perlu lebih sering diservis agar opini BPK tak lagi nyangkut di pengecualian.

Rakyat tentu lebih butuh gizi dan sekolah. Tapi negara butuh ketertiban adminstrasi. Sinergi eksekutif dan legislatif kini ditunggu. Jangan sampai prestasi di lapangan tertutup oleh catatan merah di atas meja audit.

Parimo sudah melangkah, meski kakinya sesekali masih tersandung laporan keuangan sendiri. Kita tunggu, apakah tahun depan "pengecualian" itu bisa dihapus dari lembaran berita daerah ini.

Bupati Parigi Moutong 'Dipaksa' Belajar di Jakarta Demi SDM Transportasi yang Handal