Operasi Anti-Tambang Ilegal Polda Sulteng Berakhir Hampa, Publik Curiga Ada Permainan Oknum APH

Sulawesitoday - Operasi penyisiran penambangan emas tanpa izin (PETI) yang digelar Polda Sulawesi Tengah di kawasan Kabupaten Parigi Moutong berakhir dengan kegagalan telak. Meski alat berat beroperasi. Aktivitas ilegal terlihat jelas. Namun, tak ada pelaku tertangkap.

Publik bertanya-tanya. Kemana para penambang ilegal? Apakah mereka menguap begitu saja?

Rangkaian razia yang seharusnya memberi efek jera justru meninggalkan pertanyaan mendasar. Kondisi lokasi tambang yang kosong saat aparat tiba memicu dugaan keras: informasi operasi telah bocor jauh sebelum eksekusi di lapangan. Seseorang—atau beberapa orang—dengan sengaja memberi peringatan dini kepada para pelaku.

• Mengapa Tak Ada Satupun Pelaku Tertangkap?

Operasi skala besar. Tim lengkap. Namun hasilnya nol besar.

"Semua lokasi kosong. Seolah mereka sudah tahu," ungkap seorang warga lokal yang enggan disebutkan identitasnya. Fenomena ini bukan pertama kali. Pola serupa berulang dalam sejumlah operasi sebelumnya di wilayah Sulteng.

Yang lebih mencurigakan, sumber lokal melaporkan adanya oknum dari tim Polda Sulteng yang terlihat berjalan bersama dua figur kunci dalam jaringan PETI di Desa Karya Mandiri. Kedua figur itu—yang dikenal dengan sebutan Gusti dan Ipai—diduga kuat sebagai pengumpul fee sebesar 12 persen dari para penambang ilegal.

"Mereka naik bareng ke lokasi tambang. Bukan ditangkap, malah jalan bareng," tutur sumber tersebut dengan nada frustrasi. Jika benar, ini bukan lagi soal kegagalan operasional. Ini soal kompromi internal yang sangat berbahaya.

• Siapa Oknum yang Diduga Jalan Bersama Pengumpul Fee?

Pertanyaan ini belum terjawab. Polda Sulteng hingga kini tutup mulut.

Keterlibatan oknum aparat dalam jaringan PETI bukanlah isu baru. Namun, laporan saksi mata yang menyebut anggota tim operasi berjalan berdampingan dengan koordinator fee ilegal membawa dugaan ini ke level yang lebih serius. Jika terbukti, ini merupakan bentuk pengkhianatan terhadap tugas dan sumpah jabatan.

Gusti dan Ipai—nama yang disebut dalam laporan—diduga menjadi "broker" antara pemodal besar dan penambang lapangan. Mereka mengumpulkan setoran 12 persen dari setiap hasil tambang, lalu meneruskannya kepada pihak yang lebih tinggi. Sistem ini rapi. Terorganisir. Dan sangat sulit diungkap tanpa keberanian dari dalam tubuh aparat sendiri.

Publik menunggu klarifikasi resmi. Namun hingga berita ini terbit, Kabid Humas Polda Sulteng, Kombespol Djoko Wienartono, belum memberikan tanggapan meski telah dikonfirmasi melalui WhatsApp oleh sejumlah media.

• Apa Dampak Kegagalan Ini Bagi Wibawa Polda Sulteng?

Wibawa kepolisian sedang diuji. Dan hasilnya tidak menggembirakan.

Parigi Moutong yang kaya akan potensi emas kini justru menjadi panggung kerusakan lingkungan masif. Hutan rusak. Sungai tercemar merkuri. Namun, penegakan hukum terkesan berjalan di tempat. Setiap operasi terlihat seperti ritual rutin—banyak gerakan, minim hasil.

Jika penyisiran hanya bersifat seremonial tanpa penangkapan nyata, maka masyarakat akan semakin yakin bahwa ada "tangan kuat" yang melindungi bisnis haram ini. Spekulasi mengenai keterlibatan oknum Aparat Penegak Hukum (APH) bukan lagi desas-desus kosong. Ini menjadi narasi dominan di kalangan warga Parimo.