Tanpa tim koordinasi, setiap kementerian bisa jalan sendiri. Hasilnya? Program amburadul. Target meleset.
Presiden Prabowo paham betul risiko ini. Maka dibentuklah Tim Koordinasi melalui Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2025.
Apakah Nanik Deyang Gantikan Dadan Hindayana?
Spekulasi sempat beredar. Penunjukan Nanik sebagai Ketua Pelaksana Harian dianggap geser posisi Dadan. Istana membantah keras.
Prasetyo Hadi menjelaskan dengan gamblang. Jabatan Nanik hanya berlaku di tim koordinasi. Bukan di struktur BGN.
"Kalau pertanyaannya tentang Ketua Harian, itu hanya Ketua Harian untuk di tim koordinasinya saja. Bukan di BGN-nya," tegas Prasetyo.
Nanik Deyang adalah Wakil Kepala BGN. Posisi strukturalnya tidak berubah. Penunjukannya sebagai ketua harian murni untuk tim koordinasi.
Dalam prakteknya, Nanik memimpin rapat koordinasi. Minimal dua kali sebulan. Hasilnya dilaporkan ke Ketua Tim Koordinasi dan Presiden.
"Penunjukan ini merupakan mandat penting yang menegaskan komitmen penuh BGN untuk memastikan setiap porsi makanan memenuhi standar gizi terbaik, terkoordinasi secara efektif, dan berjalan tanpa hambatan di seluruh daerah," ungkap Nanik.
Nanik didampingi Wakil Ketua Pelaksana Harian. Dijabat Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan dari Kemenko Pangan.
Pilihan Nanik bukan tanpa alasan. Sebagai Wakil Kepala BGN, dia memahami seluk-beluk program. Sekaligus punya akses ke semua kementerian terkait.
Dadan Hindayana tetap kapten kapal. Nanik koordinator antarkapal pendukung. Keduanya bekerja untuk tujuan sama.
Bagaimana Mekanisme Pelaporan Keduanya?
Struktur pelaporan sering jadi masalah birokrasi. Terlalu banyak jalur bisa bikin bingung. Terlalu sedikit bisa tutup informasi.
Istana memilih model sederhana. Keduanya lapor langsung ke Presiden.
Artikel Terkait
Parigi Moutong Kewalahan Bayar 1300 PPPK, Bupati Erwin: Hampir Rp900 Miliar Kas Daerah Tergerus
DPRD Parigi Moutong Tolak Bentuk Pansus Kisruh Pengusulan 53 Titik WPR
Denda PLN Rp700 Juta Ancam Nasib Ratusan Pelamar Kerja Packing House, Ini Respon DPRD Parigi Moutong
Mahfud MD Ungkap KPK Bisa Panggil Jokowi Terkait Proyek Whoosh Bermasalah
Revisi Tata Ruang Parigi Moutong Terganjal: Bulan Desember Target Draft Masuk DPRD, Bisakah Tercapai?