"Kalau Tim Koordinasi laporannya ke Presiden, Kepala Badan Gizi juga laporannya ke Presiden. Sama," tutup Dadan.
Model ini mencegah konflik kewenangan. Tidak ada yang merasa lebih tinggi. Tidak ada yang bisa bypass yang lain.
Presiden Prabowo mendapat laporan dari dua sudut pandang. BGN melaporkan implementasi teknis. Berapa anak sudah makan. Berapa kalori terpenuhi. Berapa daerah tertinggal.
Tim Koordinasi melaporkan aspek koordinasi. Kementerian mana yang lambat. Anggaran mana yang macet. Pemda mana yang butuh bantuan.
Dua jalur informasi ini saling melengkapi. Presiden dapat gambaran utuh. Bukan hanya dari satu sisi.
Rapat koordinasi rutin dua kali sebulan juga buka ruang evaluasi. Masalah bisa dideteksi cepat. Solusi bisa diambil segera.
Mekanisme ini mirip sistem check and balance. BGN jalan, Tim Koordinasi awasi koordinasinya. Presiden dapat laporannya lengkap.
Artikel Terkait
Parigi Moutong Kewalahan Bayar 1300 PPPK, Bupati Erwin: Hampir Rp900 Miliar Kas Daerah Tergerus
DPRD Parigi Moutong Tolak Bentuk Pansus Kisruh Pengusulan 53 Titik WPR
Denda PLN Rp700 Juta Ancam Nasib Ratusan Pelamar Kerja Packing House, Ini Respon DPRD Parigi Moutong
Mahfud MD Ungkap KPK Bisa Panggil Jokowi Terkait Proyek Whoosh Bermasalah
Revisi Tata Ruang Parigi Moutong Terganjal: Bulan Desember Target Draft Masuk DPRD, Bisakah Tercapai?